Previous Next

Di tengah stiuasi darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan tentu untuk menanggulanginya, melakukan pencegahan, dan menghentikan laju penyebarannya. Termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), khususnya Bea Cukai Tangerang (BeTa) yang melakukan pengawasan juga pelayanan kepada publik.

Untuk mengurangi peluang menyebarnya Covid-19 di wilayah pengawasan BeTa, ditetapkan kebijakan berupa kemudahan pelayanan oleh Kepala Kantor BeTa, Guntur Cahyo Purnomo. Kebijakan yang kemudian tak mengurangi kewajiban mengawasi dan melayani sebagai pion terdepan dalam sektor kepabeanan dan cukai, namun tetap memperhatikan situasi darurat Covid-19.

Kebijakan-kebijakan tersebut tentu bersumber dari para pimpinan DJBC yang juga berlaku di seluruh Indonesia. Mengenai kebijakan kemudahan pelayanan diberlakukan dalam hal impor barang keperluan penanggulangan Covid-19, pemeriksaan fisik kepabeanan, kemudahan penyampaian dokumen, dan khususnya bagi pengguna fasilitas Kawasan Berikat diperkenankan untuk memproduksi Masker, Alat Pelindung Diri (APD), dan Hand Sanitizer untuk digunakan sendiri maupun untuk tujuan sosial.

Mengingat cukup tingginya volume pelayanan bagi pengguna fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) di Kantor BeTa, diinisiasikan kebijakan sistem pelayanan yang mengurangi komunikasi tatap muka untuk mendukung kebijakan social distancing. Setelah sebelumnya mengumumkan layanan konsultasi yang beralih secara online, kini ditambahkan yang lainnya, meliputi pelayanan jaminan secara online, penerapan aplikasi perizinan online bagi seluruh kategori layanan, serta relaksasi penyampaian dokumen pengeluaran TPB yang memiliki kategori layanan merah. Di sektor cukai pun memberlakukan  hal yang sama dalam pelayanan pita cukainya.

Pelayanan jaminan secara online ditujukan bagi pengguna fasilitas Kawasan Berikat yang melakukan kegiatan pengeluaran sementara barang asal impor. Pengeluaran sementara barang asal impor ke tempat lain memerlukan adanya jaminan untuk mengamankan hak keuangan Negara. Mekanisme yang berlaku untuk penerimaan dan penarikan jaminan, yaitu dengan menyampaikan surat permohonan secara online melalui e-mail dan menyampaikan polis jaminan juga Bukti Penerimaan Jaminan secara berkala.

Sedang penerapan aplikasi perizinan online kini diberlakukan juga bagi pengguna fasilitas TPB yang memiliki kategori layanan merah. Ini merupakan sebuah relaksasi atas situasi darurat dengan asas kepercayaan yang diberikan kepada para pengguna layanan. Kewajiban penyampaian izin secara online tersebut menggunakan aplikasi terobosan BeTa yang bertajuk E-Submit. Sebelumnya, pengguna fasilitas TPB yang memiliki kategori layanan merah melakukan pendaftaran secara online melalui e-mail. Kemudian petugas yang berwenang melakukan verifikasi serta menyampaikan user manual untuk dapat menggunakan aplikasi E-Submit.

Relaksasi lainnya diberikan dalam bentuk kemudahan penyampaian dokumen pengeluaran TPB, termasuk Pusat Logistik Berikat (PLB) yang memiliki kategori layanan merah. Pengguna fasilitas TPB termasuk PLB yang memiliki kategori layanan merah wajib menyampaikan dokumen pengeluaran barang untuk penjualan lokal ke Kantor Bea Cukai. Namun kini, penyampaian dokumen tersebut dapat dilakukan secara online melalui e-mail. Dan atas dokumen yang asli dapat disampaikan secara berkala dalam jangka waktu 2 minggu.

Di sektor Cukai, kemudahan pelayanan pun diberikan kepada para reksan di wilayah pengawasan BeTa. Pelayanan pengambilan pita cukai dijadwalkan untuk mengurangi tatap muka. Selain itu, pelayanan yang masih dilakukan secara manual, kini dilakukan secara online dengan media e-mail yang telah disediakan. Dan kewajiban penyerahan dokumen diberlakukan secara periodik.

Segala upaya dikerahkan guna memperkecil laju penyebaran Covid-19 di wilayah pengawasan BeTa, termasuk pada sistem pelayanan kepabeanan dan cukai. Diharapkan publik dapat patuh dengan menerapkan social distancing dan memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh BeTa dengan penuh tanggung jawab tanpa mengurangi pengamanan hak-hak keuangan Negara. Bersama melawan Covid-19, wujudkan Bea Cukai makin baik untuk Indonesia maju.

Previous Next

Tangerang, 11/03/2020. Bea Cukai Tangerang (BeTa) melaksanakan rutinitas bulanannya, mengadakan P2KP bagi seluruh pejabat dan pegawainya. Kali ini, topik pembahasan dalam P2KP meliputi dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi kegiatan impor, monitoring kegiatan Kawasan Berikat, dan yang terakhir yaitu sensus kependudukan tahun 2020. P2KP digelar di Ruang Aula Kantor BeTa dan dibuka oleh Guntur Cahyo Purnomo selaku Kepala Kantor BeTa.

            Guntur menyampaikan mengenai pentingnya topik-topik yang akan dibahas, terlebih terkait keberlangsungan kegiatan di lapangan serta pentingnya peran sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti sensus dengan menuturkan data-data yang benar untuk mendukung kebijakan pemerintah. Pemaparan mengenai sensus kependudukan ini dipandu langsung oleh Ahmad Widiyanto selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan.

            Bersama tim BPS lainnya disampaikan tutorial melakukan sensus online pada laman www.sensus.bps.go.id yang merupakan tahap pertama dari 2 tahapan sensus, yaitu sensus  online dan sensus wawancara. Para pejabat dan pegawai dipandu untuk mengikuti alur sensus kependudukan dengan menggunakan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan seperti Kartu Keluarga dan lain-lain. Sensus online ini sangat dianjurkan untuk memudahkan rangkaian kegiatan sensus kependudukan tahun 2020.

            Selanjutnya, menindaklanjuti penyebaran Covid-19 di Indonesia, pada kegiatan impor dari China yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA), diberikan fleksibilitas sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-02/BC/2020 terhadap penyerahan lembar asli SKA diberikan jangka waktu 90 hari setelah pemberitahuan pabean impor mendapatkan nomor pendaftaran. Dan SKA tetap dinyatakan valid jika importir menyampaikan softcopy SKA sesuai peraturan yang berlaku serta menyampaikan surat pernyataan yang telah ditetapkan. Langkah ini merupakan bukti bahwa pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) solutif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

            Pembahasan teknis mengenai monitoring kegiatan Kawasan Berikat di bawah pengawasan BeTa dilaksanakan secara tertib mengacu pada peraturan yang berlaku. Ditekankan kepada jajaran petugas yang mengawasi Kawasan Berikat untuk tetap memantau pergerakan kegiatan pengguna fasilitas penangguhan Bea Masuk tersebut dalam hal ini dokumentasi kegiatan subkontrak serta perhitungan kuota penjualan lokal bagi Kawasan Berikat.

            Tuntasnya pembahasan teknis dan sensus kependudukan menjadi akhir dari P2KP bulan Maret ini. Diharapkan seluruh rakyat Indonesia dapat menjalankan sensus kependudukan dengan sebaik-baiknya dan segera menyelesaikan sensus online yang akan berakhir pada 31 maret 2020. Pun dengan BeTa yang menjalankan misi fasilitasi dengan semakin baik beriringan dengan pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia tercinta. Bersama lawan Covid-19, bersama wujudkan Bea Cukai yang semakin baik untuk Indonesia maju!

Previous Next

Tangerang, 10/03/2020. Bea Cukai Tangerang (BeTa) menggelar kegiatan penyuluhan berupa Sosialisasi kepada seluruh pengguna jasanya, termasuk pengguna fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Sosialisasi yang mengangkat isu standardisasi satuan barang pada dokumen kepabeanan dilaksanakan di Ruang Aula Kantor BeTa. Sosialisasi membahas peraturan yang baru terbit mengenai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KM.04/2020 tentang Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor dan Ekspor. 

            Sosialisasi dibuka oleh Kepala Kantor BeTa, Guntur Cahyo Purnomo. “Materi-materi yang akan dibahas dalam kegiatan ini sebaiknya disampaikan kembali ke pihak perusahaan dari pimpinan tertinggi hingga pihak-pihak yang menangani proses bisnis perusahaan” instruksi Guntur mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam proses bisnis perusahaan. Sosialisasi berlanjut pada sesi pemaparan materi oleh Anju Hamonangan Gultom selaku Kepala Seksi Impor I dan Ivan Krishna Harimurti selaku Pelaksana Seksi Impor IV, Direktorat Teknis Kepabeanan.

            Dipaparkan mengenai latar belakang terbitnya Keputusan Menteri mengenai standar satuan tesebut. Hal ini dikaitkan dengan tingginya dwelling time yang terjadi serta proses pemotongan kuota impor yang masih dilakukan secara manual dengan satuan barang yang berbeda. Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, diharapkan otomasi pemotongan kuota impor dapt dilaksanakan dan akurasi data statistik dapat dicapai. Tujuan digelarnya sosialisasi ini tidak lain untuk menjawab isu-isu yang menjadi perbincangan di kalangan pengguna fasilitas dan menjaring kritik dan saran atas implementasinya.

            Tak lupa, Asosiasi yang terdapat di wilayah pengawasan BeTa pun mengutarakan proses bisnis yang terjadi di lapangan. Tentu hal tersebut memicu adanya pro dan kontra atas implementasi Keputusan Menteri ini. Namun tim dari Direktorat Teknis Kepabeanan memberikan solusi serta menampung aspirasi untuk kemudian dilakukan pembahasan lebih lanjut. Dengan ini, para pengguna jasa merasa didengarkan oleh Bea Cukai di setiap keluh kesah serta permasalahan yang dialaminya.

            Peran fasilitasi tentu memberikan manfaat yang lebih kepada para pengguna jasa yang memilikinya. Bea Cukai dalam hal ini BeTa tentu menjalankan tugas itu dengan bersungguh-sungguh supaya pelayanan dan pengawasan tetap berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku. Diharapkan BeTa selalu dapat memberikan jawaban di setiap pertanyaan yang ada dan menjadi pintu solusi atas permasalahan yang terjadi bagi pengguna jasanya. Bersama BeTa wujudkan Bea Cukai yang semakin baik!

 

Melihat penyebaran Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) yang semakin meluas di wilayah Indonesia, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) turut berperan melawan penyebaran pandemi tersebut. Etil Alkohol yang merupakan salah satu Barang Kena Cukai kini menjadi incaran publik dan menjadi salah satu komoditas yang dibutuhkan untuk pembuatan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, DJBC memberikan fasilitas dan kemudahan berupa pembebasan cukai etil alkohol yang digunakan untuk pembuatan barang hasil akhir bukan barang kena cukai, seperti hand sanitizer.

Fasilitas pembebasan cukai etil alkohol diberikan kepada para pengusaha yang menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan hand sanitizer. Fasilitas ini dapat digunakan untuk keperluan komersial maupun untuk tujuan sosial.

Jika anda ingin membuat hand sanitizer untuk membantu pencegahan penyebaran Covid-19, silakan memanfaatkan fasilitas pembebasan cukai etil alkohol dengan mengajukan permohonan ke Kantor Bea Cukai yang mengawasi dan melampirkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Untuk info lebih lanjut hubungi PLI Bea Cukai Tangerang melalui aplikasi Whatsapp di nomor 08111-62-8181.

 

Previous Next

Tangerang, 18 Februari 2020. Implementasi tugas dan fungsi sebagai fasilitator perdagangan dan industri, Bea Cukai Tangerang (BeTa) bertandang kembali ke salah satu Industri Kecil dan Menengah (IKM) di wilayah pengawasan BeTa. Terletak di wilayah Cikupa, Kabupaten Tangerang, IKM yang kami datangi bergerak di bidang produksi sepatu, yaitu CV Chosamon Abadi.

            Memiliki potensi ekspor, BeTa memutuskan untuk kembali memperkenalkan salah satu fasilitas kepabeanan yang dapat dinikmati oleh CV Chosamon Abadi selaku IKM. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM), fasilitas kepabeanan yang memberikan kemudahan bagi para IKM berupa pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut PPN atas impor bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang untuk tujuan ekspor.

            Kesempatan ini merupakan kedua kalinya BeTa berkunjung ke CV Chosamon Abadi. Bertemu dengan Siti Chotimah selaku pemilik dari sepatu dengan merek dagang Chosamon, BeTa memberikan edukasi dan bimbingan lebih lanjut mengenai kriteria dan ketentuan KITE IKM, keuntungan, serta manfaatnya. Dalam balutan tajuk Customs Visits Customer, kunjungan ini ditujukan untuk mendorong para pelaku usaha, khususnya IKM untuk memajukan produksi dalam Negeri hingga dapat bersaing di kancah internasional.

            BeTa lakukan konfirmasi mengenai ekspor yang direncanakan CV Chosamon Abadi dan terus mendorongnya. Diharapkan dengan penggunaan fasilitas secara optimal di kemudian hari dapat meningkatkan produktivitas usaha dan gencarkan ekspor IKM. Didampingi Wisnu Nuryanto (Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi), CV Chosamon Abadi menyampaikan kondisi serta kendala yang dihadapi dalam proses bisnisnya saat ini. Disampaikan bahwa CV Chosamon Abadi beberapa kali telah mengikuti kegiatan pameran dagang dan beberapa kali juga telah berencana melakukan ekspor. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, CV Chosamon Abadi terus menggerakkan produksinya. Dengan berdasar pada ketentuan perundangan dan tanpa menepikan rasa kemanusiaan, diberikan saran serta solusi untuk membantu lancarnya industri sepatu tersebut.

            Bimbingan dan asistensi selanjutnya tentu dapat dinikmati oleh para IKM yang berminat menggunakan fasilitas kepabeanan seperti KITE IKM. Tak hanya di Tangerang Raya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini memfasilitasi industri secara merata di seluruh Indonesia. Terlaksananya misi fasilitasi DJBC di Kantor BeTa tentu menjadi perwujudan Bea Cukai yang semakin baik.

            Salam fasilitas!

 

 

Page 1 of 42

Berita Terbaru

Statistik Pengunjung

461667
Hari IniHari Ini543
KemarinKemarin679
Minggu IniMinggu Ini358
Bulan IniBulan Ini18787
SemuaSemua461667
Jalan Jalur Sutera Kav. 32 D Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten 15230