Previous Next

ERATKAN KERJA SAMA, ASOSIASI PENGUSAHA KUNJUNGI BEA CUKAI TANGERANG

Print

Tangerang Selatan, 13/01/2020. Kerja sama yang telah terjalin harmonis antara Bea Cukai Tangerang (BeTa) dengan asosiasi pengusaha semakin erat dengan adanya kunjungan yang mereka lakukan kepada pimpinan BeTa yang baru. Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (APTPB) Tangerang dan Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) merupakan dua asosiasi pengusaha penerima fasilitas kepabeanan yang aktif bersinergi dengan BeTa. Datangnya Guntur Cahyo Purnomo sebagai Kepala Kantor BeTa yang baru memberi warna baru. APTPB dan APKB merasa perlu untuk mempererat kerja sama melalui silaturahim kepada Guntur.

            Silaturahim ini diadakan pada Selasa, 13 Januari 2020 dan bertempat di Ruang Rapat BeTa. Asosiasi diwakili oleh masing-masing pengurus baik dari APKB maupun APTPB. Selain Kepala Kantor, pihak BeTa dihadiri oleh Aflachul dan Wahyu Setiyono selaku Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC), Herkan Syachrudi selaku Kasi Penindakan dan Penyidikan (P2), serta Wisnu Nuryanto selaku Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI). Dalam sambutannya, Guntur menyampaikan harapannya agar asosiasi dapat berfungsi menjembatani komunikasi antara pengusaha penerima fasilitas dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), baik pusat maupun unit vertikalnya. Guntur juga meminta adanya kerja sama aktif di kemudian hari dari asosiasi agar para pengusaha menjaga fasilitas yang telah mereka miliki dengan baik. “Bayangkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan dari fasilitas penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor” ujar Guntur. Beliau juga menambahkan bahwa peraturan yang ada sekarang telah diusahakan semaksimal mungkin supaya dapat mengakomodir aspirasi dari para pengusaha. Oleh karena itu diharapkan timbal balik perusahaan untuk secara sadar mematuhi aturan yang berlaku saat ini.

            Ahmad Matien sebagai Ketua APKB Banten membuka pembicaraan dari pihak asosiasi. Beliau menyampaikan agenda APKB terdekat yaitu Roadshow ke KPU (Kantor Pelayanan Utama) Tanjung Priok dan KPU Soekarno-Hatta dengan agenda terkait nota pembetulan (notul), customs clearance, dwelling time, dan CEISA. Sedangkan Sri Widyastuti selaku Ketua APTPB menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menjembatani, mengawal, dan berkomunikasi antara DJBC dengan pengusaha termasuk siap ditegur jika ada anggotanya yang belum sesuai aturan.

            Selanjutnya Guntur mengingatkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh Negara juga menuntut adanya tanggung jawab. Salah satunya adalah adanya kewajiban IT inventory yang sudah ada sejak 2014 melalui PER-09/BC/2014 yang kemudian dikuatkan dengan adanya monitoring dan evaluasi (Monev) atasnya melalui INS-04/BC/2016. Terakhir DJBC menegaskan berlakunya IT inventory yang subsistem dari sistem laporan keuangan melalui INS-02/BC /2019. Pengusaha harus memenuhi seluruh ketentuan tersebut untuk menjaga keberlangsungan fasilitas yang telah diperolehnya.

            Terakhir, Guntur berpesan agar pertama, pengusaha tidak sungkan untuk berkomunikasi dengan BeTa atas segala permasalahan yang dihadapi untuk dicari solusi terbaiknya. Kedua, menghimbau kepada para pengusaha untuk dapat mendayagunakan sistem pengendalian intern (SPI) semaksimal mungkin sebagai bagian dari usaha menjaga fasilitas yang telah didapat.